Mungkin Anda akan mengerutkan dahi membaca judul di atas. Sebelum Anda semakin mengerutkan dahi, berikut akan saya berikan penjelasan maksud judul di atas. Judul di atas hanyalah perumpamaan. Dari apa? Ada kaitannya dengan pesta demokrasi yang sedang berlangsung.
Mulai bulan Maret ini, partai-partai peserta pemilu sudah mulai kampanye untuk menjaring simpatisan dan mengajak mereka untuk wakil rakyat di pemilu awal bulan april nanti, tepatnya tanggal 9 April bulan depan, untuk memilih wakil rakyat di DPR dan DPRD. Lha, cara untuk membujuk masyarakat agar mau memilih wakil rakyat partai tertentu ada oknum calon wakil rakyat yang membagi-bagi uang dengan harapan rakyat atau masyarakat memilih oknum tersebut. Apa yang dilakukan oknum tersebut terkenal dengan istilah politik uang.
Terus, apakah setelah terpilih oknum yang telah membagi-bagi uang berdiam diri? Kalau normalnya sih, oknum yang telah membagi-bagi uang itu akan kembali menarik modal yang telah dikeluarkan. Penulis kira gaji dari menjadi anggota dewan masih kurang untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Lha, cara untuk mengembalikan modal ini yang kadang membuat oknum anggota dewan menghalalkan segala cara. Seperti korupsi, menerima suap, dan lain-lain. Uang dari hasil tidak halal tersebut kalau kita membaca berita di koran dan media berita lain tentang korupsi dan kroni-kroninya, bisa mencapai miliaran rupiah. Wow... angka yang tidak sedikit, dan uang yang diambil itu adalah uang rakyat.
Sampai di sini, mudah-mudahan paragraf-paragraf di atas bisa menjelaskan maksud judul postingan ini. Lalu apakah harus tidak menerima jika calon anggota dewan memberi uang? Sebuah pilihan yang sulit. Penulis pun mengakuinya. Apalagi kalau di dompet lagi tidak ada duit. Hmmm... kalau kita memang menginginkan negeri ini menjadi lebih baik, menolak pemberian amplop adalah wajib untuk dilakukan, agar oknum yang ingin memberi uang tahu bahwa suara kita tidak bisa dibeli. Dengan begitu, oknum tersebut akan segan mengeruk uang negeri ini.
Untuk kalimat terakhir paragraf di atas, saya mengumpamakannya seperti ini. Di komplek perumahan ada tanah kosong, kemudian datang seseorang membawa truk dan peralatan untuk mengeruk tanah. Orang tersebut membagi-bagi uang ke setiap keluarga. Istilahnya minta izin untuk mengeruk tanah di lahan kosong tersebut. Kalau seluruh keluarga menerima uang pmberian orang tersebut, orang tersebut tentu akan mengeruk sebanyak-banyaknya tanah di lahan kosong tersebut. Sebaliknya, jika seluruh warga menolak uang pemberiang orang tersebut. Orang tersebut akan hati-hati mengambil tanah di lahan kosong, atau bahkan batal mengambil tanah di lahan kosong tersebut. Kira-kira begitu perumpamaan kalimat terakhir paragraf di atas.
absurd ya, hehehe..
Tulisan ini pendapat penulis pribadi, yang menganggap menerima uang dari caleg itu seperti judul postingan di atas. Boleh setuju boleh tidak. Kalau mau komentar silahkan, tidak dilarang kok.
Postingan
